Pentingnya Pajak untuk Kemajuan Suatu Bangsa

Jumat, 29 Nopember 2019 kemarin, Blogger Solo menghadiri undangan dari KPP Pratama Surakarta, dalam acara Ngobrol Santai Pelayanan dan Manfaat Pajak bersama Kawan Dunia Maya (Kaniya). Senang sekali rasanya, karena saya khususnya, menjadi lebih terbuka wawasannya terkait pajak di negeri kita.

Masih adakah yang ingin mempertanyakan, seberapa pentingnya pajak untuk negara kita?

Berkenaan dengan pajak, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, “Pajak itu layaknya tulang punggung di tubuh manusia. Kalau Republik ini ingin bergerak, berdiri tegak, dihormati rakyatnya dan disegani, maka harus ditopang dengan tulang punggung yang kuat. Kalau rapuh, entah osteoporosis, salah bentuk, maka badan ikut kena dampaknya.” Ya, sepenting itulah pajak untuk negara kita, karena pembiayaan negara, salah satunya berasal dari pajak yang kita bayarkan.

Pajak itu seperti tulang punggung dalam tubuh kita.

Apa jadinya jika kita enggan membayar pajak? Sama halnya dengan tulang punggung yang rapuh, tentu akan membatasi ruang gerak kita. Ini jelas merugikan. Padahal, pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan negara. Kurang lebih 83% dari total pendapatan negara, bersumber dari pajak. Kegagalan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dapat berakibat pada sendi-sendi aktivitas kehidupan bernegara dan menghambat pencapaian cita-cita menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. 1)

Maka dari itu, mari kita bersama-sama meningkatkan kesadaran dan kepatuhan untuk membayar pajak. Karena pajak yang kita bayarkan, manfaatnya akan kembali kepada kita juga. Jangan sampai kita menjadi Free Rider, yaitu orang yang sebenarnya sangat mampu membayar pajak, tetapi tidak mau membayar pajak dan hanya mau menikmati fasilitas-fasilitas yang dibangun dengan dana pajak. Woh, lha kok sakpenake dhewe ...

Free Rider dalam Pajak

Biasanya, orang-orang enggan membayar pajak karena :

1. Eman-eman alias sayang sama duitnya. Itu saja. Jadi memang tidak punya iktikad yang baik untuk ikut andil dalam membangun negeri ini.

2. Meyakini pendapat bahwa pajak itu haram hukumnya

Yang dijadikan dalil, salah satunya adalah Q.S. An-Nisa : 29, yang berbunyi: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil ... “

Dari dalil di atas, pajak dianggap sebagai salah satu jalan yang batil, karena dianggap sebagai salah satu cara memakan harta sesamanya. Mereka yang menolak untuk membayar pajak juga beralasan, lebih baik mengeluarkan zakat atau sedekah daripada harus membayar pajak. Padahal, zakat yang dikeluarkan oleh umat muslim, sangat terbatas penggunaannya. Zakat tidak boleh digunakan untuk membangun jalan raya, membangun masjid (kecuali dalam kondisi darurat), apalagi digunakan untuk warga non muslim. 2)

Untuk itulah, negara membuat suatu sistem perpajakan, yang dananya diambil dari orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dan digunakan untuk negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ya, Indonesia kan tidak hanya dihuni oleh orang muslim saja to?

3. Khawatir pajak yang dibayarkan akan dikorupsi oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Well guys, itu sama sekali bukan alasan untuk lalai dari kewajiban. Yang perlu kita lakukan adalah, bayar pajaknya, awasi penggunaannya. Lagipula, dengan membayar pajak, itu berarti bahwa kita telah ikut berpartisipasi dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Apa ngga bikin bangga, bro?

Sebagai bayangan, pajak yang kita bayarkan, larinya ke mana saja sih? Nah, ini dia ilustrasinya. 

Pajak untuk apa saja?

Jadi, dari Rp 1.000.000 pajak yang kita bayarkan, dananya dibagi-bagi untuk keperluan pendidikan, kesehatan, keagamaan, perumahan & fasilitas umum, pertahanan, pariwisata, dll.

Oh ya, di acara Ngobrol Santai kemarin, Kepala KPP Pratama Surakarta, Bapak Eko Budi Setyono, menganalogikan pemungutan pajak seperti seorang peternak ayam yang akan mengambil telur-telur ayamnya.

“Prinsip pajak itu, ambil telurnya, tapi jangan sampai membuat ayamnya stres. Kondisi ayam yang stres justru akan membuatnya tidak produktif. Pemungutan pajak tidak boleh seperti itu,” tutur beliau.

Masuk akal sih. Kalau Wajib Pajaknya stres, penerimaan negara juga akan menurun, bukan? Dan sebenarnya, sistem perpajakan yang dianut saat ini, yaitu self assessment system (suatu sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melapor pajaknya sendiri), sudah mencerminkan suatu upaya untuk tetap menjaga kesehatan mental Wajib Pajaknya.

Memang, menurut saya pribadi, sistem ini memiliki kelemahan sekaligus kelebihan, tergantung pada seberapa besar kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak. Kalau pada jujur, ya syukur. Yang ngga jujur, ya kabur.

Self Assessment System pada Pajak

Omong-omong, tidak semua Wajib Pajak dikenai kewajiban untuk membayar pajak, lho!  

Bagi mereka yang  memiliki penghasilan di atas batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), wajib hukumnya membayar pajak sesuai ketentuan. Dan bagi mereka yang penghasilannya di bawah batasan PTKP (di bawah Rp 4.500.000,- per bulan), maka tidak ada kewajiban bagi mereka untuk membayar pajak.

Tuh, kan, pajak tidak semengerikan apa yang ada di pikiranmu. Yang kuat atau mampu, ya bayar lebih banyak. Yang lemah atau tidak mampu, ya tidak perlu membayar. Seadil itu! Namun, meski terbebas dari kewajiban membayar PPh, Wajib Pajak tetap harus membuat laporan dengan mengisi SPT Nihil melalui formulir atau e-filing pajak lewat situs DJP online, lho ya!

Ssstt, jangan lupa, batas akhir pelaporan SPT Tahunan adalah di tanggal 31 Maret 2020, yaa ... Pajak Kita, Untuk Kita!

Sumber Referensi :

1) https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4114406/sri-mulyani-pajak-adalah-tulang-punggung-negara

2) https://www.pajak.go.id/artikel/pajak-haramkah